Artikel

Pendampingan Hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia: Memberikan Kepastian Hukum di Tengah Dinamika Regulasi

Pendampingan Hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia: Memberikan Kepastian Hukum di Tengah Dinamika Regulasi Oleh : Yulinar Havsa Pasaribu, S.H.M.H. (Managing Partner at YHP Law Firm) Meningkatnya investasi dan mobilitas masyarakat internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan bagi pelaku usaha, tenaga profesional, maupun warga negara asing yang ingin bekerja, tinggal, atau mengembangkan […]

Pendampingan Hukum bagi Warga Negara Asing di Indonesia: Memberikan Kepastian Hukum di Tengah Dinamika Regulasi Read More »

Utang Tanpa Perjanjian Tertulis: Bagaimana Pembuktiannya Menurut Hukum Indonesia?

Utang Tanpa Perjanjian Tertulis: Bagaimana Pembuktiannya Menurut Hukum Indonesia? Oleh: Yulinar Havsa Pasaribu, S.H.,M.H. (Managing Partner at YHP Law Firm) Pendahuluan Pinjam-meminjam merupakan bentuk hubungan hukum yang sangat umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup keluarga, pertemanan, hingga kegiatan bisnis, pemberian pinjaman sering dilakukan hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa dibuatkan perjanjian tertulis. Dalam praktiknya,

Utang Tanpa Perjanjian Tertulis: Bagaimana Pembuktiannya Menurut Hukum Indonesia? Read More »

KUHAP Baru: Memahami Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas

KUHAP Baru: Memahami Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas Oleh: Yulinar Havsa Pasaribu, S.H.,M.H. (Managing Partner at YHP Law Firm) Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang lebih modern serta memperkuat perlindungan hak bagi para pihak

KUHAP Baru: Memahami Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas Read More »

Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Apakah Selalu Membebaskan Tanggung Jawab?

Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Apakah Selalu Membebaskan Tanggung Jawab? Oleh: Nada Iqbal, S.H.,M.H. (Partner at YHP Law Firm) Dalam setiap hubungan bisnis, para pihak pada umumnya berharap seluruh isi perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang berada di luar kendali para pihak dan menghambat pelaksanaan kewajiban

Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Apakah Selalu Membebaskan Tanggung Jawab? Read More »

Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Langkah Hukum yang Tepat Sebelum Berperkara

Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Langkah Hukum yang Tepat Sebelum Berperkara Oleh: Nada Iqbal, S.H., M.H. (Partner at YHP Law Firm) Dalam kegiatan usaha, kontrak menjadi dasar utama yang mengatur hak serta kewajiban para pihak. Melalui perjanjian tersebut, masing-masing pihak memperoleh kepastian terkait pelaksanaan kerja sama, sistem pembayaran, penyelesaian pekerjaan, hingga konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Namun

Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Langkah Hukum yang Tepat Sebelum Berperkara Read More »

Corporate Governance sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum Perusahaan

Corporate Governance sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum Perusahaan Oleh: Nada Iqbal, S.H., M.H. (Partner at YHP Law Firm) Di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis, perusahaan tidak hanya dituntut untuk tumbuh secara bisnis, tetapi juga harus mampu mengelola berbagai risiko hukum yang dapat memengaruhi kelangsungan usahanya. Sengketa kontrak, pelanggaran aturan, konflik kepentingan, hingga dugaan

Corporate Governance sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum Perusahaan Read More »

iwn03616

Refleksi Hari Bhayangkara ke-80: Menguatkan Pengabdian Polri untuk Masyarakat

80 Tahun Korps Bhayangkara haruslah menjadi momentum reflektif untuk menilai kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema tahun ini “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” menegaskan bahwa orientasi utama Polri tidak cukup hanya dipahami sebagai pelaksana kewenangan negara, tetapi sebagai institusi publik yang harus menghadirkan rasa aman, pelayanan yang adil,

Refleksi Hari Bhayangkara ke-80: Menguatkan Pengabdian Polri untuk Masyarakat Read More »

5df2636444708

Penggusuran Tanah oleh Pemerintah: Kapan Sah, Kapan Melanggar Hukum, dan Apa yang Dapat Dilakukan Warga?

Penggusuran Tanah oleh Pemerintah: Kapan Sah, Kapan Melanggar Hukum, dan Apa yang Dapat Dilakukan Warga?Abstrak Penggusuran tanah oleh pemerintah tidak selalu berarti tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tidak boleh dianggap otomatis sah hanya karena dilakukan oleh negara. Dalam hukum Indonesia, penggusuran harus dilihat dari dasar hukumnya: apakah termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau

Penggusuran Tanah oleh Pemerintah: Kapan Sah, Kapan Melanggar Hukum, dan Apa yang Dapat Dilakukan Warga? Read More »